Search
  • Merdeka Secretariat

Statement on COP27 and Indonesia's Universal Periodic Review

11 November 2022

Call attention to the environmental and human rights issues in West Papua during COP27! Continue to push for full, independent investigations in West Papua!


The Merdeka West Papua Support Network expresses its solidarity with environmental defenders and people’s organizations joining this year’s UN Climate Change Conference (COP27).


The occupation of West Papua is rooted in the conflict over its resources, as it is known for having the world’s largest gold reserve. Resource-rich territories are also those heavily plundered by giant multinational and transnational corporations, in tandem with the Indonesian government and local elites, resulting to irreversible damages on the environment and hazardous living and working conditions for both displaced and surrounding Indigenous Peoples communities.


We call on environmental defenders, human rights advocates, West Papuan supporters and allies to raise the issues of West Papua in the discourse on climate justice and environmental protection. It is important now, more than ever, to speak out on West Papua amid the Indonesian Government’s attempt to hide the realities on the ground.


We call for the protection of West Papuan delegates from various forms of profiling, intimidation, and reprisal as they participate in international engagements. It is the people’s right to speak on their experiences, as environmental defenders, as well as individuals facing human rights violation on a day-to-day basis in their own lands, without fear of being targeted once they return home.


This year, Indonesia also took part in the 4th cycle of the Universal Periodic Review (UPR) where it had once again remained silent on the numerous cases of human rights violations happening in West Papua. Indonesia is notorious for pacifying the self-determination struggle of West Papua in all avenues, online and offline. It sponsors webs of fake accounts on social media that creates spam content of false narratives to vilify the independence movement, and to harass Papuan activists and advocates. During a massive uprising in 2019, the government initiated an illegal internet shutdown which prevented journalists from covering the issue. In various occasions, Indonesian government officials, staff, and intelligence agents attend forums that discuss West Papua, especially those with Indigenous Papuan speakers, as part of its scare tactics.


We reiterate the call for a United Nations High Commissioner for Human Rights visit to West Papua which the Government of Indonesia had committed to in 2018 and the Pacific Islands Forum recommended in 2019. We also call for the government to allow, and sincerely cooperate with, independent investigations initiated by human rights organizations and institutions.


Lastly, we call for the dropping of charges and immediate release of all West Papuan political prisoners who were charged with treason, among others, for exercising their right to speech, peaceful assembly and association.


 

Tentang Keterlibatan dalam Konferensi Perubahan Iklim & Universal Periodic Review

11 November 2022

Berikan perhatian pada isu lingkungan & hak asasi manusia di West Papua selama COP27!

Menuntut investigasi yang lengkap & independen di West Papua!


Merdeka West Papua Support Network menyatakan solidaritasnya dengan para pembela lingkungan dan organisasi masyarakat yang bergabung dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP27) tahun ini.


Pendudukan Papua Barat berakar pada konflik atas sumber dayanya, karena dikenal memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Wilayah yang kaya sumber daya juga merupakan wilayah yang dijarah secara besar-besaran oleh perusahaan multinasional dan transnasional raksasa, bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dan elit lokal, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dan kondisi hidup dan kerja yang berbahaya bagi komunitas masyarakat adat yang terlantar dan sekitarnya.


Kami menyerukan kepada para pembela lingkungan, pembela hak asasi manusia, pendukung dan sekutu Papua untuk mengangkat isu-isu Papua dalam wacana keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Penting sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk berbicara tentang Papua di tengah upaya Pemerintah Indonesia untuk menyembunyikan kenyataan di lapangan.


Kami menyerukan perlindungan delegasi Papua dari berbagai bentuk profil, intimidasi, dan pembalasan karena mereka berpartisipasi dalam keterlibatan internasional. Adalah hak rakyat untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sebagai pembela lingkungan, serta individu yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia sehari-hari di tanah mereka sendiri, tanpa takut menjadi sasaran begitu mereka kembali ke rumah.


Tahun ini, Indonesia juga mengikuti Universal Periodic Review (UPR) siklus ke-4 di mana Indonesia kembali bungkam atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Indonesia terkenal karena membungkam perjuangan penentuan nasib sendiri West Papua di semua jalan, online dan offline. Ini mensponsori jaringan akun palsu di media sosial yang menciptakan konten spam dari narasi palsu untuk menjelekkan gerakan kemerdekaan, dan untuk melecehkan aktivis dan pendukung Papua. Selama pemberontakan besar-besaran pada tahun 2019, pemerintah memprakarsai penutupan internet ilegal yang mencegah jurnalis meliput masalah ini. Dalam berbagai kesempatan, pejabat pemerintah Indonesia, staf, dan agen intelijen menghadiri forum yang membahas Papua Barat, terutama yang dengan penutur asli Papua, sebagai bagian dari taktik menakut-nakuti.


Kami mengulangi seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 dan yang Forum Kepulauan Pasifik direkomendasikan pada tahun 2019. Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengizinkan, dan dengan tulus bekerja sama dengan, investigasi independen yang diprakarsai oleh organisasi dan lembaga hak asasi manusia.


Terakhir, kami menyerukan pencabutan dakwaan dan pembebasan segera semua tahanan politik Papua Barat yang didakwa melakukan makar, antara lain, karena menggunakan hak mereka untuk berbicara, berkumpul dan berserikat secara damai.