Search
  • Merdeka Secretariat

Graon Hemi Laef: Wan Pipol, Wan Graon, Wan Solwara

Updated: Jun 29

"Land is Life: One People, One Land, One Ocean"




The core of Indigenous Peoples (IP) struggle for self-determination is the fight for territories, that is, for ancestral lands and oceans, and the resources within. The traditional practices, ways and means of living, and social values of IP are defined by the land in which they are rooted. That is why the preservation of IP identity and life depends mainly on the struggle for land and self-determination, or simply put, the right of peoples to determine their own destiny.

For the over 43 million people of Oceania, their identities are interwoven with the ocean and land. The protection of resources is congruent to safeguarding a prosperous future for children, women and elderlies. Traditional values and principles guide the communities’ relations and interactions with each other and with the resources surrounding them. Generosity, being one of the fundamental principles of the Pacific community, is rooted in the understanding that God has blessed the people with abundance of resources and in return, they must respect the ways of nature, its habitats, and the life growing in the forests and ocean floor.

The land is not a playground for heavy machines and tractors, but rather, the land is the mat that breathes life above and below the soil. Some of the challenges faced by Indigenous Peoples are ownership, lease, deforestation, extraction, relocation, over-logging and near-extinction of forest species – these issues are common across Oceania and certainly not new for Pacific Island countries under colonial rule.


Six territories in the Pacific remain on the UN list of non-self-governing territories; then there are also nations that do not fall under the mandate of the UN special committee but nonetheless struggle for recognition as independent nations, one of these being West Papua which has been annexed to Indonesia through a sham referendum (known as the Act of Free Choice).

On 1st July, West Papuans will be commemorating the 51st anniversary of the Proclamation of the Republic of West Papua, a historic milestone in the assertion of Indigenous Peoples’ inherent right to self-determination, as well as a protest to the US-backed Indonesian occupation of West Papua.

The decolonization struggles of Pacific island countries, the fight for land and sovereignty, is inseparable from environmental and climate justice and ocean security. The resource-rich ancestral territories of West Papua, Papua New Guinea, and Bougainville are plundered and degraded by foreign mining companies and agri-businesses. In other island states, IP are unable to conduct ocean-based traditional practices as experimental seabed mining disturbs life under the ocean, and projects dubbed as strategies for the region’s “accelerated development” are done without the free, prior and informed consent of the Indigenous Peoples.

Internal tensions in regional and sub-regional policy-making organizations such as the Pacific Islands Forum (PIF) and Melanesian Spearhead Group (MSG) is an added challenge for the people as they strive for meaningful inclusion in these formations’ agenda only for the issues to be watered down in favor of the geopolitical interests of more dominant states in the region such as Australia and New Zealand. In 2019, the PIF released a communique with a strong recommendation for a UN visit to West Papua recognizing the grave human rights situation in the country. Three years later, cases of extrajudicial killings and unlawful arrests of land rights activists have exacerbated amid a pandemic while the visit has yet to happen.

The International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL), with the Merdeka West Papua Support Network, invites Indigenous Peoples, land rights, and solidarity activists and organizations around the world to come together on 1st July for a live discussion on the struggle for decolonization, land, and self-determination in the Pacific. The event is a space for mutual learning and solidarity among peoples’ movements in and out of the Pacific Region. It aims to define the Pacific Islanders’ vision of the future of their land and oceans. The program shall include a panel discussion featuring speakers from people’s movements from the Pacific; cultural presentations; and a solidarity action.

This event is part of a series of #Fight4OurFuture activities leading up to the month-long celebration of the International Day of the World’s Indigenous Peoples (aka Indigenous Peoples Day) in August. This campaign places the IP right to self-determination at the forefront of the global discourse on post-pandemic rebuilding focusing on 4 major themes, namely: Land (#Fight4OurLand), Environment (#Fight4OurPlanet), Health (#Fight4OurHealth) and Human Rights (#Fight4OurRights). While world powers are devising plans of “recovery” while ensuring the preservation of the status quo, the Indigenous Peoples are fighting for a self-determined future and a sustainable, healthy, free, and just world.





Inti dari perjuangan Masyarakat Adat untuk penentuan nasib sendiri adalah perjuangan untuk wilayah, yaitu tanah leluhur dan lautan, dan sumber daya di dalamnya. Praktek-praktek tradisional, cara dan cara hidup, dan nilai-nilai sosial masyarakat adat ditentukan oleh Tanah di mana mereka berakar. Itulah sebabnya pelestarian identitas dan kehidupan Masyarakat Adat sangat tergantung pada perjuangan untuk Tanah dan penentuan nasib sendiri, atau sederhananya, hak masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri.


Untuk lebih dari 43 juta orang di Oseania, identitas mereka terjalin dengan lautan dan daratan. Melindungi sumber daya untuk menjaga masa depan yang sejahtera bagi anak-anak, perempuan dan orang tua. Nilai-nilai dan prinsip tradisional memandu hubungan dan interaksi masyarakat satu sama lain dan dengan sumber daya di sekitar mereka. Kebersamaan, menjadi salah satu prinsip dasar komunitas Pasifik, berakar pada pemahaman bahwa Tuhan telah memberkati orang-orang dengan sumber daya yang melimpah dan sebagai imbalannya, mereka harus menghormati alam, habitatnya, dan kehidupan yang tumbuh di hutan dan dasar laut.


Tanah bukanlah tempat bermain mesin-mesin berat dan traktor, melainkan tanah adalah tikar yang menghembuskan kehidupan di atas dan di bawah tanah. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat adalah kepemilikan, sewa, deforestasi, ekstraksi, relokasi, penebangan berlebihan dan hampir punahnya spesies hutan – masalah ini umum terjadi di seluruh Oseania dan tentu saja bukan hal baru bagi negara-negara Kepulauan Pasifik di bawah pemerintahan kolonial.


Enam wilayah di Pasifik tetap berada dalam daftar wilayah non-pemerintahan sendiri PBB; kemudian ada juga negara-negara yang tidak berada di bawah mandat komite khusus PBB tetapi tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka, salah satunya adalah Papua Barat yang telah dianeksasi ke Indonesia melalui referendum (Pepera = penentuan pendapat rakyat) palsu.


Pada 1 Juli, rakyat Papua Barat akan memperingati hari jadi ke-51 Proklamasi Republik Papua Barat, sebuah tonggak bersejarah dalam penegasan hak inheren Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri, serta protes kepada Indonesia yang didukung Amerika Serikat melakukan pendudukan di Papua Barat.


Perjuangan dekolonisasi negara-negara kepulauan Pasifik, perjuangan untuk tanah dan kedaulatan, tidak dapat dipisahkan dari keadilan lingkungan dan iklim serta keamanan laut. Wilayah leluhur yang kaya sumber daya seperti Papua Barat, Papua Nugini, dan Bougainville dijarah dan dirusak oleh perusahaan pertambangan dan agribisnis asing. Juga di negara-negara kepulauan lainnya, Masyarakat Adat tidak dapat melakukan praktik tradisional berbasis laut karena penambangan dasar laut eksperimental mengganggu kehidupan di bawah laut, dan proyek-proyek yang dijuluki sebagai strategi untuk “percepatan pembangunan” kawasan dilakukan dengan bebas tanpa persetujuan dan tidak didahului dengan informasi kepada Penduduk Asli.


Ketegangan internal di organisasi pembuat kebijakan regional dan sub-regional seperti Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan tantangan tambahan bagi orang-orang karena mereka berusaha untuk inklusi yang berarti dalam agenda formasi ini hanya untuk isu-isu dipermudah demi kepentingan geopolitik negara-negara yang lebih dominan di kawasan seperti Australia dan Selandia Baru. Pada tahun 2019, PIF merilis komunike dengan rekomendasi kuat untuk kunjungan PBB ke Papua Barat yang mengakui situasi hak asasi manusia yang parah di negara tersebut. Tiga tahun kemudian, kasus pembunuhan di luar proses hukum dan penangkapan di luar hukum terhadap aktivis hak-hak tanah semakin memburuk di tengah pandemi sementara kunjungan itu belum terjadi.


Gerakan Masyarakat Adat Internasional untuk Penentuan Nasib Sendiri dan Pembebasan (IPMSDL), dengan Merdeka West Papua Support Network, mengundang Masyarakat Adat, pemilik hak Tanah, dan aktivis solidaritas dan organisasi di seluruh dunia untuk hadir pada 1 Juli bersama diskusi langsung tentang perjuangan dekolonisasi, tanah, dan penentuan nasib sendiri di Pasifik. Acara ini merupakan ruang untuk saling belajar dan solidaritas antar gerakan masyarakat di dalam dan di luar kawasan Pasifik. Ini bertujuan untuk menentukan visi Kepulauan Pasifik tentang masa depan daratan dan lautan mereka. Program tersebut akan mencakup diskusi panel yang menampilkan pembicara dari gerakan rakyat di Pasifik; presentasi budaya; dan aksi solidaritas.


Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan #Fight4OurFuture menjelang perayaan selama sebulan penuh dari Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (alias Hari Masyarakat Adat) pada bulan Agustus. Kampanye ini menempatkan hak Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri di garis depan wacana global tentang pembangunan kembali pascapandemi yang berfokus pada 4 tema utama, yaitu: Tanah (#Fight4OurLand), Lingkungan (#Fight4OurPlanet), Kesehatan (#Fight4OurHealth) dan Hak Asasi Manusia (#Fight4OurRights). Sementara kekuatan dunia sedang menyusun rencana "pemulihan" sambil memastikan pelestarian status quo, Masyarakat Adat berjuang untuk masa depan yang ditentukan sendiri dan dunia yang berkelanjutan, sehat, bebas, dan adil.